Pembentukan Pemerintahan Pertama Republik Indonesia
Pembentukan
Pemerintahan Pertama Republik Indonesia – Negara Republik Indoneisa
(RI) yang dilahirkan pada tanggal 17 agustus 1945 pada kenyataannya belum
sempurna sebagai suatu negara. Oleh karena itu, langkah yang diambil oleh para
pemimpin negara melalui PPKI adalah menyusun konstitusi negara dan membentuk
alat kelengkapan negara. Sehari setelah proklamasi dikumandangkan, para
pemimpin bekerja keras membentuk lembaga pemerintahan sebagaimana layaknya suatu
negara merdeka. PPKI kemudian menyelenggarakan rapat pada 17 agustus 1945. Atas
inisiatif soekarno dan hatta, mereka merencanakan menambah sembilan orang
sebagai anggota baru yang terdiri dari para pemuda, seperti chairul saleh, dan
sukarni. Namun, para pemuda memutuskan untuk meninggalkan tempat karena
menganggap PPKI adalah bentukan jepang. Pembentukan pemerintahan indonesia
diawali dengan mengadakan sidang pertama PPKI, tanggal 18 agustus 1945 di
gedung Cuo Sangi-In yang menghasilkan :
·
Pembahasan dan pengesahan UUD
·
Pemilihan presiden dan wakil presiden
·
Pembentukan komite nasional (Daerah)
1. Mengesahkan
UUD
Sebelum rapat membahas pengesahan UUD, Soekarno-Hatta
meminta Ki Bagus Hadikusumo, K.H Wachid Hasjim, Mr.Kasman Singodimejo dan Teuku
Moh. Hassan untuk membahas kembali piagam jakarta. Hal tersebut dikarenakan
pemeluk agama lain merasa keberatan terhadap kalimat “Ketuhanan dengan
kewajiban menjalankan syari’at islam bagi pemeluk-pemeluknya” dalam rancanga
piagam jakarta. Kemudian rapat sepakat untuk merubah menjadi “Ketuhanan yang
maha esa”.
2. Pemilihan
Presiden Dan Wakil Presiden
Pada hari yang sama, dalam rapat untuk memilih
presiden dan wakil presiden, tampil Otto Iskandardinata yang mengusulkan agar
pemilihan dilakukan secara mufakat. Ia sendiri mengajukan Soekarno dan Hatta
masing-masing sebagai presiden dan wakil presiden. Tentunya hal ini sesuai
dengan UUD yang baru disahkan. Dalam musyawarah untuk mufakat, secara aklamasi
peserta sidang menyetujui dan menetapkan Seokarno dan Hatta sebagai presiden
dan wakil presiden pertama republik indonesia, diiringi dengan lagu kebangsaan
“Indonesia raya”.
3. Pembentukan
Sebuah Komite Nasional (Daerah)
Sebagai tindakan lanjut dari sidang PPKI tanggal 22
agustus 1945 maka dibentuklah Komite Nasional Indonesia (KNI). Komite Nasional
Indonesia adalah badan yang akan berfungsi sebagai Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR) sebelum diselenggarakan pemilihan umum (Pemilu). KNIP diketuai oleh
Mr.Kasman Singodimejo.. Anggota KNIP dilantik pada tanggal 29 agustus 1945. Tugas
pertama KNIP adalah membantu tugas kepresidenan. Namun, kemudian diperluas
tidak hanya sebagai penasihat presiden, tetapi juga mempunyai kewenangan
legislatif. Wewenang KNIP sebagai DPR ditetapkan dalam rapat KNIP tanggal 16
oktober 1945.
Sebelum sidang PPKI ditutup, presiden meminta 9 orang anggota sebagai panitia
kecil untuk membahas hal-hal yang meminta perhatian mendesak. Panitia kecl ini
di pimpin oleh Otto Iskandardinata. Kemudian PPKI melaksanakan sidangnya yang
kedua yaitu :
1.
Pembagian wilayah indonesia
2.
Menetapkan 12 kementrian
3.
Pembahasan anggota-anggota Komite Nasional Indonesia
Pusat (KNIP)
1. Pembagian
wilayah indonesiaRapat PPKI pada tanggal 19 agustus 1945 memutuskan
pembagian wilayah indonesia menjadi delapan provinsi di seluruh bekas jajahan
hindia belanda. Kedelapan provinsi tersebut adalah Jawa timur, Jawa tengah,
Jawa barat, Borneo (Kalimantan), Maluku, Sulawesi, Sunda kecil (Nusa tenggara),
Sumatra, dan daerah Istimewa Yogyakarta dan Surakarta.
2. Membentuk 12
Kementrian
Setelah membagi wilayah indonesia menjadi delapan
provinsi beserta gubernurnya, PPKI kemudian membentuk 12 kementrian. Awalnya
Ahmad Subardjo mengusulkan dibentuknya 13 kemetrian. Namun setelah dilakukan
pembahasan, sidang memutuskan adanya 12 kementrian dan satu mentri negara,
yaitu : Departemen dalam negeri, departemen luar negeri, departemen kehakiman,
departemen keuangan, departmen kemakmuran, departemen kesehatan, departemen
pengajaran, departemen pendidikan dan kebudayaan, departemen sosial, departemen
pertahanan, departemen perhubungan, dan departemen pekerjaan umum.
3. Membahas
Anggota-anggota KNIP
Setelah dua poin dalam hasil sidang terlaksanakan,
PPKI baru membentuk komite nasional. Anggota KNIP berasal dari golongan muda
dan tokoh-tokoh masyarakat dari berbagai daerah jumlahnya 137 orang. Anggota
KNIP dilantik pada tanggal 29 agustus 1945 di gedung kesenian, pasar baru,
jakarta. Dalam pembentukan KNI, diadakan sidang pertama yang berhasil memilih
ketua dan wakil ketua. Kasman Singodimedjo dipilih sebagai ketua dengan wakil
ketua I : M.Sutardjo; wakil ketua II : Latuharhary; wakil ketua III : Adam
Malik
Pembentukan Komite Nasional Daerah gagal dibentuk karena suatu masalah.
Kebanyakan negara yang baru merdeka memiliki bentuk pemerintahan demokratis.
Salah satu cirinya adalah adanya dewan perwakilan rakyat (parlemen) yang
anggota-anggotanya dipilih langsung oleh rakyat. Bentuk pemerintahan dianut
oleh pemimpin indonesia pada waktu itu adalah demokratis seperti di negeri
belanda yaitu multi-partai dan parlementer. Sebab pada masa pergerakan nasional
banyak kaum cendekiawan indonesia yang menuntut ilmu di negeri belanda. Karena
hal tersebut terjadilah perubahan otoritas KNIP. Pada tanggal 23
agustus 1945, presiden soekarno pidato lewat radio menyatakan pembentukan tiga badan
baru, yaitu :
·
Komite Nasional Indonesia (KNI)
·
Partai Nasional Indonesia (PNI)
·
Badan Keamanan Rakyat (BKR)
Pembentukan PNI Pada
mulanya pemnbentukan partai nasional indonesia ini bertujuan untuk menjadikan
sebagai partai tunggal di indonesia yang baru merdeka. Adapun susunan pengurus
partai nasional indonesia diantaranya sebagai berikut :
1.
Pemimpin Utama : Ir. Soekarno
2.
Pemimpin Kedua : Drs. Moh. Hatta
3.
Dewan Pemimpin : Mr. Gatoto T, Mr. Iwa K, Mr. A.A
Maramis, Sayuti Melik dan Mr. Sujono
Pembentukan BKR
Pada umumnya golongan muda menyambut kecewa pidato
presiden tersebut. Karena mereka menginginkan agar segera dibentuk tentara
nasional. Tetapi sebagian yang lain, bekas tentara PETA, KNIL dan Heiho
menaggapinya dengan segera membentuk BKR di daerahnya sebagai wadah perjuangan.
Di jakarta bekas tentara PETA membentuk BKR-BKR daerah dapat dikoordinasikan.
Kasman Singodimedjo bekas daidanco jakarta, terpilih sebagai pemimpin BKR
pusat. Setelah kasman diangkat sebagai ketua KNIP, ketua BKR digantikan oleh kaprawi,
bekas daidanco sukabumi. BKR hanya bertugas sebagai penjaga keamanan umum di
daerah-daerah di bawah koordinasi KNI daerah. Susunan pengurus BKR pusat adalah
sebagai berikut :
1.
Kaprawi (Ketua Umum),
2.
Sutalaksana (Ketua I),
3.
Latief Hendraningrat (Ketua II)
4.
Dibantu oleh Arifin Abdurachman, Mahmud, dan Zulkifli
Lubis.
Kabinet Presiden
Pertama
Susunan kementrian pertama sesuai dengan ketentua UUD
1945ditetapkan pada tanggal 2 september 1945 yang dipimpin sekaligus oleh
presiden Soekarno. Susunan kabinet pertama RI tersebut sebagai berikut :
·
Perdana menteri : Presiden Soekarno
·
Menteri Dalam Negeri : R.A.A Wiranatakusuma
·
Menteri Luar Negeri : Mr. Akhmad Subardjo
·
Menteri Kehakiman : Prof Dr. Soepomo, SH
·
Menteri Kemakmuran : Ir. D.P Surakhman
·
Menteri Keuangan : Mr. A.A Maramis
·
Menteri Kesehatan : Dr. R. Boentaran M
·
Menteri Pengajaran : Ki Hajar Dewantara
·
Menteri Sosial : Mr. Iwa Kusumasumantri
·
Menteri Penerangan : Mr. Amin Syarifudin
·
Menteri Perhubungan : R. Abikusno Cokrosuyoso
·
Menteri Keamanan : Suprijadi
·
Menteri Pekerjaan Umum : R. Abikusno Cokrosuyoso
·
Menteri Negara : K.H Wachid Hasjim
·
Menteri negara : Dr. M. Amin
·
Menteri Negara : Mr. R.M Sartono
·
Menteri Negara : R. Otto Iskandardinata
·
Menteri Negara : Mr. A.A Maramis.
·
Penjabat Tinggi Negara
·
Ketua Mahkamah Agung : Dr. Mr. Kusumaamihardja
·
Jaksa Agung : Mr. Gatot Tarunamihardja
·
Sekretaris Negara : Mr. A.G. Pringgodigdo
·
Juru Bicara Negara : Sukardjo Wirjopranoto
Maklumat
Pemerintah No.X 16 Oktober 1945
Dalam kondisi politik yang belum stabil, usul BP-KNIP
tersebut diterima oleh pemerintah. Maka pemerintah mengeluarkan Maklumat
Pemerintah No.X tanggal 16 oktober 1945. Yang ditandatangani oleh wakil
presiden Moh. Hatta dalam kongres KNIP pada tanggal 16 oktober 1945. Isi
maklumat tersebut, yaitu :KNIP sebelum terbentuknya MPR dan DPR diserahi
kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan garis-garis besar haluan negara.
Pekerjaan KNIP sehari-hari berhubung gentingnya
keadaan, dijalankan oleh suatu badan pekerja yang dipilih diantara mereka dan
yang bertanggung jawab kepada komite nasional pusat.
Maklumat tersebut terjadi karenaAdanya kesan politik
bahwa kekuasan presiden terlalu besar sehingga dikhawatirkan diktator.
Adanya propaganda belanda bahwa pemerintah RI adalah
pemerintahan yang bersifat fasis, seperti yang menganut. Oleh karena itu
belanda menganjurkan kepada dunia internasional agar tidak mengakui kedaulatan
RI.
Untuk menunjukkan kepada dunia internasional khususnya
pihak sekutu bahwa indonesia yang baru merdeka adalah demokratis, bukan negara
fasis buatan jepang.
Maklumat Pemerintah 3 November 1945
Persetujuan pemerintah itu diwujudkan dengan
dikeluarkannya maklumat pemerintah tanggal 3 november 1945 yang juga
ditandatangani oleh wakil presiden yang isinya antara lain :
“Pemerintah menyukai timbulnya partai-partai politik,
karena dengan adanya partai-partai itulah dapat dipimpin ke jalan yang teratur
segala aliran paham yang ada dalam masyarakat”.
Maka pada bulan november dan desember 1945 para
pemimpin rakyat sibuk membentuk partai-partai politik, seolah-olah negara
sedang dalam keadaan aman. Padahal di beberapa tempat, terutama di surabaya
pertempuran antara BKR dengan pasukan sekutu sedang bergelora.
Beberapa partai politik yang muncul setelah
dikeluarkannya maklumat 3 november 1945 adalah sebagai berikut :
1.
Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) berdir
tanggal 7 november 1945, dipimpin oleh Dr. Sukiman Wirdjo sanjoyo.
2.
PKI berdiri tanggal 7 november 1945, dipimpin oleh
Moh. Yusuf.
3.
PBI (Partai Buruh Indonesia) berdiri tanggal 8
november 1945, dipimpin oleh Nyono.
4.
PRJ (Partai Rakyat Jelata) berdiri tanggal 8 november
1945, dipimpin oleh Sutan Dewanis.
5.
Parkindo (Partai Kristen Indonesia) berdiri tanggal 10
november 1945, dipimpin oleh Amir Syariffudin.
6.
Parsi (Partai Sosialis Indonesia) berdiri 10 november
1945, dipimpin oleh Amir syarifuddin.
7.
Paras (Partai Rakyat Sosialis) berdiri tanggal 20
november 1945, dipimpin oleh Sutan Syahrir, Amir Syarifuddin dan Oei Goat, pada
bulan desember 1945.
8.
PKRI (Partai Khatolik Republik Indonesia) berdiri
tanggal 8 desember 1945, dipimpin oleh I.J Kasimo.
9.
Permai (Persatua Rakyat Marhaen) berdir tanggal 17
desember 1945, didirikan oleh J.B Assa.
10.
PNI (Partai Nasional Indonesia) berdiri tanggal 29
januari 1946, dipimpin oleh Sidik Joyosukarto.
Identifikasi dan analisis
mengenai lembaga-lembaga
negara pada masa awalpemerintahanIndonesia !
Mohon maaf bapak ibu saya bingun cari tugas nya dimananya
BalasHapusAbsenNa dmna Bu?
BalasHapusAbsen nya dmna bu??
BalasHapusMuhammad rangga
BalasHapusX tkro
Robi maelandi
BalasHapusX TKRO
SINDI AMELIA PUTRI X-TKJ
BalasHapus